PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut

Main Article Content

Fitri Sukmawati
Alfi Nurfitriani

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari transparansi, akuntabilitas sebagai variabel independen dan pengelolaan keuangan desa sebagai variabel dependen. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah ordinal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan kuantitatif. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas, reliabilitas, uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, koefisien determinasi, uji t dan uji F menggunakan aplikasi Statistical Product and Service Solution (SPSS).


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa dengan nilai kontribusi sebesar 29,2%.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. JURNAL ILMIAH BISNIS, PASAR MODAL DAN UMKM, 2(1), 52-66. Retrieved from https://ibn.e-journal.id/index.php/JIBPU/article/view/120
Section
Articles

References

Azwar, Saifuddin. 2007. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Didjaja, Mustofa. 2003. Transparansi Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta.
Dwiyanto, Agus. 2006. Mewujudkan Good Governance Melayani Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. 21 Update PLS Regresi. Semarang: Universitas Diponegoro.
Halim, Abdul dan Muhamad Ikbal. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Kristianten. 2006. Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta.
Lalolo, Loina Krina P. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: BAPPENAS
Lembaga Administrasi Negara (LAN). 2003. Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.
Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan. Jakarta: Airlangga.
Mahmudi. 2013. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Nuryaman dan Veronica Christina. 2015. Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis: Teori Dan Praktik. Cetakan Pertama. Bogor: Ghalia Indonesia.
Santoso, Singgih. 2012. Statistik Parametik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
Sekaran, Uma. 2009. Metode Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung: Fokus Media.
Sudjana. 2005. Metoda Statistika. Bandung: Tarsito.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.
Sulistyani. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan .Yogyakarta: Graha Ilmu.
Umar, Husein. 2003. Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
Adianto Asdi Sangki, Ronny Gosal dan Josef Kairupan. 2016. Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.
Aprisiami, Putriyanti. 2012. Penerapan Otonomi Desa Dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Aglik, Kecamatan Grabag, Kabupaten Puwerjo.
Damayanti, Wienda. 2018. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus: Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri). Publikasi Ilmiah. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Faridah dan Bambang Suryono. 2015. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Volume 4 Nomor 5.
Kumalasari, Deti. 2016. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 5 Nomor 11.
Miriam. 2012. Penerapan Otonomi dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo. Yogyakarta: UNY.

Muh. Akil Rahman, Memen Suwandi, dan Alfian Hamid. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Nafidah, Lina Nasehatun dan Nur Anisa. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. Jurnal Ilmu Akuntansi, Volume 10 Nomor 2.
Nahruddin, Zulfan. 2014. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 4 Nomor 2.
Pradana, I Made dan Ayu Komang, Anantawikrama. 2014. Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintah).
Putu Andi Suar Jaya Putra, Kadek Sinarwati dan Made Arie Wahyuni. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. Jurnal Akuntansi Program S1, Volume 8 Nomor 2.
Umami, Risya dan Idang Nurodin. 2017. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa . Jurnal Ilmian Ilmu Ekonomi, Volume 6 Edisi 11.
Hendy S, Aep. 2017. Ada 4 Desa di Garut, Terkait Kasus Korupsi Dana Desa. (https://kabarpriangan.co.id/ada-4-desa-di-garut-terkait-kasus-korupsi-dana-desa/, Diakses 22 Februari 2018).
Iqbal Maulud, Mochammad. 2016. Kades di Garut Minta Perlindungan Hukum. (http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2016/01/13/356988/kades-di-garut-minta-perlindungan-hukum, Diakses 25 Februari 2018).
Viva. 2017. Kepala Desa di Garut Tertangkap Tangan Korupsi Dana Desa. (https://www.viva.co.id/berita/nasional/887456-kepala-desa-di-garut-tertangkap-tangan-korupsi-dana-desa, Diakses 24 Februari 2018).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.